MAKASSAR, UPDATESULSEL.ID– Dugaan pernyataan bernada ancaman terhadap insan pers di Kota Parepare menuai kecaman dari Ketua Umum Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Suara Panrita Keadilan, Djaya Jumain.
Ia menilai, segala bentuk pernyataan maupun tindakan yang berpotensi mengintimidasi jurnalis tidak boleh dibiarkan, terlebih jika dilakukan oleh pejabat publik yang seharusnya menjunjung tinggi prinsip demokrasi dan kemerdekaan pers.
Djaya Jumain, yang juga merupakan mantan jurnalis RCTI dan Kompas TV, menyayangkan apabila seorang kepala daerah mengeluarkan pernyataan yang dapat menimbulkan rasa takut, tekanan psikologis, hingga kekhawatiran terhadap keselamatan wartawan saat menjalankan tugas jurnalistik.
Menurutnya, pers memiliki peran strategis dalam menjaga demokrasi melalui penyampaian informasi, pemberitaan kritis, serta fungsi kontrol sosial terhadap penyelenggaraan pemerintahan.
“Kritik terhadap pemerintah bukanlah tindakan permusuhan, melainkan bagian dari kontrol sosial dalam negara demokrasi. Jangan sampai muncul pernyataan yang justru membahayakan keselamatan jurnalis ketika menjalankan tugasnya,” tegas Djaya.
Ia secara khusus meminta Wali Kota Parepare, H. Tasming Hamid, memberikan penjelasan terbuka terkait pernyataan “halal darah media” yang disebut-sebut disampaikan dalam rapat monitoring Organisasi Perangkat Daerah (OPD).
Djaya menegaskan, apabila pernyataan tersebut benar disampaikan, Wali Kota perlu menjelaskan maksud, konteks, dan tujuan ucapannya agar tidak berkembang menjadi persepsi ancaman yang meresahkan kalangan pers.
“Pejabat publik harus memberikan contoh dalam menghormati kemerdekaan pers. Setiap pernyataan yang berpotensi menimbulkan ancaman terhadap jurnalis perlu dijelaskan secara terbuka dan bertanggung jawab,” ujarnya.
Selain mengecam dugaan intimidasi tersebut, Djaya juga menyatakan dukungan terhadap sikap kelompok Media Parepare Melawan yang mendesak adanya permintaan maaf secara terbuka, klarifikasi resmi, serta penghentian segala bentuk tindakan yang dapat menekan kebebasan jurnalis.
Ia mengingatkan bahwa apabila pemerintah atau pejabat publik merasa dirugikan oleh suatu pemberitaan, terdapat mekanisme penyelesaian yang telah diatur dalam perundang-undangan.
Di antaranya melalui hak jawab, hak koreksi, maupun mekanisme pengaduan kepada Dewan Pers. Karena itu, menurutnya, keberatan terhadap pemberitaan tidak semestinya disampaikan melalui intimidasi atau pernyataan bernada ancaman.
“Jangan ada pembiaran terhadap tindakan atau pernyataan yang berpotensi mengancam kemerdekaan pers. Jika ada pemberitaan yang dianggap tidak benar, gunakan mekanisme hak jawab, hak koreksi, dan penyelesaian melalui Dewan Pers,” lanjutnya.
LBH Suara Panrita Keadilan menegaskan bahwa kemerdekaan pers merupakan hak konstitusional yang dijamin Pasal 28F UUD 1945 serta Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers.
Djaya kembali mengingatkan bahwa jurnalis bukanlah lawan pemerintah. Sebaliknya, pers memiliki posisi penting sebagai mitra kritis dalam mengawal transparansi, akuntabilitas, dan kepentingan masyarakat.
“Jurnalis bukan musuh pemerintah. Pers adalah mitra kritis dalam mengawal demokrasi, transparansi, dan kepentingan masyarakat. Jabatan publik tidak boleh dijadikan alasan untuk membungkam kritik. Kami meminta seluruh pihak menghormati profesi jurnalis dan menjamin keselamatan insan pers dalam menjalankan tugas jurnalistik,” pungkasnya.(*)
