TAKALAR, UPDATESULSEL.ID– Dugaan penyalahgunaan Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) di SMP Negeri 1 Polongbangkeng Utara (Polut), Kabupaten Takalar, resmi dilaporkan ke Kejaksaan Negeri (Kejari) Takalar, Kamis (12/11/2026).
Laporan pengaduan tersebut disampaikan Ketua Lembaga Pengawasan Kebijakan Pemerintah dan Keadilan (LP-KPK) Takalar, Syarifuddin Daeng Tarra. Aduan itu berkaitan dengan dugaan ketidaksesuaian dalam pengelolaan dan realisasi anggaran Dana BOS di sekolah tersebut.
Syarifuddin menjelaskan, langkah pelaporan ini berawal dari pengaduan sejumlah perwakilan orang tua siswa yang meminta lembaganya menindaklanjuti dugaan persoalan pengelolaan dana pendidikan tersebut.
Menindaklanjuti aduan itu, LP-KPK kemudian melakukan langkah pengawasan dengan membawa persoalan tersebut ke ranah hukum melalui laporan resmi kepada Kejari Takalar.
“Surat pengaduan kami sudah diterima secara resmi oleh bagian Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) Kejari Takalar,” ungkap Syarifuddin.
Ia mengungkapkan, laporan tersebut didasarkan pada sejumlah indikasi kejanggalan dalam realisasi penggunaan Dana BOS. Salah satu hal yang menjadi perhatian LP-KPK adalah dugaan ketidaksesuaian antara laporan pertanggungjawaban (LPJ) administrasi dengan kondisi faktual di lapangan pada sejumlah pos belanja sekolah.
“Kami menemukan indikasi adanya ketidaksesuaian dalam penggunaan anggaran yang perlu ditelusuri lebih lanjut. Karena itu, kami meminta aparat penegak hukum melakukan pemeriksaan guna memastikan apakah terdapat penyimpangan yang berpotensi merugikan keuangan negara,” tegasnya.
LP-KPK Takalar secara khusus meminta Kejari Takalar melakukan penyelidikan terhadap pengelolaan Dana BOS SMPN 1 Polongbangkeng Utara untuk tahun anggaran 2025 dan 2026.
Menurut Syarifuddin, pemeriksaan diperlukan agar seluruh penggunaan anggaran dapat dipertanggungjawabkan sesuai ketentuan yang berlaku, mengingat Dana BOS merupakan anggaran negara yang diperuntukkan bagi kepentingan pendidikan dan kebutuhan peserta didik.
Ia juga meminta agar pihak-pihak yang memiliki tanggung jawab dalam pengelolaan anggaran, termasuk kepala sekolah selaku penanggung jawab dan bendahara BOS, dimintai keterangan apabila diperlukan dalam proses penelusuran.
“Kami berharap Kejari Takalar menindaklanjuti laporan ini secara profesional, objektif, dan transparan. Kami juga siap memberikan keterangan maupun menyerahkan bukti tambahan jika dibutuhkan oleh tim penyelidik,” ujarnya.
Syarifuddin menegaskan, pelaporan tersebut merupakan bagian dari fungsi kontrol sosial untuk mendorong transparansi dan akuntabilitas penggunaan anggaran pendidikan.
Ia berharap penanganan laporan ini dapat memberikan kejelasan atas dugaan yang disampaikan sekaligus menjadi pengingat bagi seluruh pengelola anggaran sekolah agar menjalankan tugas sesuai aturan.
Hingga berita ini diterbitkan, belum terdapat keterangan atau klarifikasi dari pihak SMP Negeri 1 Polongbangkeng Utara terkait laporan pengaduan tersebut. Dugaan penyalahgunaan Dana BOS ini masih perlu dibuktikan melalui proses pemeriksaan oleh aparat penegak hukum.(*)
