TAKALAR, UPDATESULSEL.ID- Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Takalar terus menunjukkan komitmennya dalam menjalankan fungsi legislasi melalui pengusulan sejumlah regulasi yang dinilai penting bagi kepentingan masyarakat dan pembangunan daerah.
Komitmen tersebut ditandai dengan penyerahan tiga dokumen Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) inisiatif DPRD kepada Pemerintah Kabupaten Takalar dalam rapat paripurna yang berlangsung di Gedung DPRD Takalar, Kelurahan Kalabbirang, Kecamatan Pattallassang, Selasa (10/11/2026).
Ketiga Ranperda inisiatif tersebut masing-masing mengatur tentang Penyelenggaraan Cadangan Pangan Pemerintah Daerah, Prasarana, Sarana dan Utilitas (PSU) Perumahan dan Permukiman, serta Penanggulangan Bencana Daerah.
Penyerahan dokumen diawali dengan pembukaan rapat paripurna oleh Ketua DPRD Takalar. Selanjutnya, dokumen Ranperda diserahkan kepada Wakil Bupati Takalar yang hadir mewakili pemerintah daerah.
Agenda kemudian dilanjutkan dengan penyampaian penjelasan dari tim pengusul melalui Badan Pembentukan Peraturan Daerah (Bapemperda) DPRD Takalar.
Ketua Tim Pengusul Bapemperda DPRD Takalar, Ahmad Sabang dari Fraksi Partai NasDem, menjelaskan bahwa ketiga Ranperda tersebut merupakan kebutuhan mendesak untuk memperkuat landasan hukum penyelenggaraan pemerintahan sekaligus memberikan kepastian pelayanan dan perlindungan kepada masyarakat.
Menurut Ahmad, pengusulan ketiga regulasi itu juga bertujuan mengisi kekosongan hukum di Kabupaten Takalar serta menindaklanjuti amanat peraturan perundang-undangan.
“Ketiga Ranperda ini memang sangat dibutuhkan karena dalam rangka mengisi kekosongan hukum yang ada di Kabupaten Takalar,” ujar Ahmad usai rapat paripurna.
Perjuangkan Kepastian Fasilitas Perumahan
Salah satu poin penting dalam ketiga Ranperda tersebut adalah pengaturan penyerahan prasarana, sarana, dan utilitas umum (PSU) perumahan dari pengembang kepada pemerintah daerah.
Ahmad menjelaskan, persoalan PSU menjadi perhatian karena perkembangan kawasan perumahan di Takalar belum sepenuhnya diikuti dengan kejelasan regulasi mengenai mekanisme penyerahan fasilitas dari pihak pengembang kepada pemerintah daerah.
Padahal, keberadaan fasilitas seperti jalan lingkungan, drainase, dan sarana umum lainnya sangat berkaitan dengan kebutuhan serta kenyamanan masyarakat yang bermukim di kawasan perumahan.
Selama fasilitas tersebut belum diserahterimakan dan tercatat sebagai aset pemerintah daerah, terdapat keterbatasan bagi pemerintah untuk mengalokasikan anggaran pemeliharaan maupun perbaikannya.
“Di dalam perumahan itu ada warga negara yang mesti mendapat kepastian pelayanan dari pemerintah daerah,” jelasnya.
Ia mencontohkan, ketika jalan lingkungan mengalami kerusakan atau saluran drainase tersumbat, pemerintah daerah belum dapat secara leluasa menganggarkan perbaikannya apabila fasilitas tersebut belum menjadi aset daerah.
Karena itu, Ranperda ini diharapkan menghadirkan kepastian mengenai kewajiban pengembang sekaligus mekanisme penyerahan dan pengelolaan fasilitas perumahan oleh pemerintah daerah.
Dengan adanya regulasi tersebut, masyarakat di kawasan perumahan diharapkan memperoleh pelayanan yang lebih baik, sementara pemerintah daerah memiliki dasar hukum yang jelas dalam melakukan pemeliharaan fasilitas umum.
Selain persoalan perumahan, DPRD Takalar juga memberikan perhatian terhadap aspek perlindungan masyarakat melalui Ranperda Penanggulangan Bencana Daerah.
Ahmad menilai, karakteristik geografis Kabupaten Takalar yang memiliki kawasan pesisir dan sejumlah wilayah rawan bencana membutuhkan regulasi yang mampu memperkuat kesiapsiagaan serta penanganan bencana secara terencana.
Keberadaan regulasi tersebut diharapkan menjadi pedoman bagi pemerintah daerah dalam memperkuat upaya pencegahan, kesiapsiagaan, penanganan darurat, hingga pemulihan pascabencana.
Menurutnya, penanggulangan bencana tidak hanya berkaitan dengan penanganan ketika bencana terjadi, tetapi juga membutuhkan perencanaan dan kesiapan berbagai pihak agar dampak yang ditimbulkan dapat diminimalkan.
Sementara itu, Ranperda tentang Penyelenggaraan Cadangan Pangan Pemerintah Daerah menjadi bagian penting dalam mendukung ketahanan pangan sekaligus memperkuat perlindungan masyarakat ketika menghadapi situasi darurat.
Ahmad menjelaskan, ketersediaan cadangan pangan daerah memiliki keterkaitan erat dengan penanggulangan bencana, terutama untuk memenuhi kebutuhan masyarakat yang terdampak bencana maupun kondisi darurat lainnya.
“Perda Cadangan Pangan ini juga penting dan sangat bertautan dengan Perda Penanggulangan Bencana,” ungkapnya.
Ia berharap, melalui regulasi tersebut pemerintah daerah memiliki landasan yang lebih kuat dalam mengelola ketersediaan cadangan pangan sehingga kebutuhan masyarakat dapat terpenuhi ketika menghadapi situasi yang tidak terduga.
Dalam proses penyusunannya, Ahmad mengungkapkan bahwa Bapemperda DPRD Takalar telah melakukan pengkajian dengan melibatkan sejumlah pemangku kepentingan, termasuk kalangan akademisi dan perangkat daerah terkait.
Pelibatan berbagai pihak tersebut dilakukan untuk memastikan materi yang tertuang dalam ketiga Ranperda sesuai kebutuhan daerah serta dapat diterapkan secara efektif.
Setelah penyerahan dokumen dan penyampaian penjelasan dalam rapat paripurna, tahapan selanjutnya akan dilanjutkan melalui pembahasan bersama panitia khusus (Pansus) guna menyempurnakan substansi masing-masing rancangan regulasi.
Ahmad menegaskan, pihaknya menargetkan pembahasan ketiga Ranperda tersebut dapat diselesaikan pada Desember 2026.
“Kami harus menetapkan di Desember,” tegasnya.
Melalui pengusulan tiga Ranperda inisiatif ini, DPRD Takalar berharap dapat menghadirkan produk hukum daerah yang tidak hanya memenuhi kebutuhan regulasi pemerintahan, tetapi juga memberikan manfaat nyata bagi masyarakat.
Langkah tersebut sekaligus menjadi bagian dari upaya memperkuat tata kelola pemerintahan, meningkatkan kualitas pelayanan publik, menjaga ketahanan pangan, serta membangun sistem perlindungan masyarakat yang lebih baik di Kabupaten Takalar.(*)
