TAKALAR, UPDATESULSEL.ID – Pengurus Besar Himpunan Pelajar Mahasiswa Takalar (PB HIPERMATA) bersama seluruh jajaran komisariat menggelar aksi demonstrasi sebagai bentuk evaluasi dan kontrol sosial terhadap kinerja Pemerintah Kabupaten Takalar menjelang dua tahun kepemimpinan Bupati Takalar.
Dalam aksi tersebut, mahasiswa menyuarakan sedikitnya 13 tuntutan yang mencakup persoalan transparansi anggaran, dugaan penyimpangan pengadaan barang dan jasa, kesejahteraan pegawai, realisasi program pemerintah, hingga penegakan hukum di Kabupaten Takalar.
PB HIPERMATA menilai momentum dua tahun pemerintahan harus menjadi ruang evaluasi terbuka terhadap berbagai kebijakan dan program pembangunan. Mereka menegaskan bahwa pemerintah daerah tidak boleh hanya menonjolkan capaian seremonial, sementara sejumlah persoalan yang menjadi perhatian masyarakat belum mendapatkan penjelasan memadai.
Salah satu isu yang disoroti adalah dugaan pemborosan anggaran dalam pengadaan sejumlah aplikasi digital, seperti Absensi ANITA, ONE CLICK pada BKPSDM, dan Pajak Reminding pada Bapenda. Mahasiswa mempertanyakan urgensi, efektivitas, transparansi anggaran, serta manfaat konkret aplikasi tersebut terhadap pelayanan publik.
Selain itu, PB HIPERMATA mendesak pemeriksaan menyeluruh terhadap anggaran pelatihan dan kegiatan digitalisasi. Mereka meminta aparat pengawas dan aparat penegak hukum (APH) menelusuri proses perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, hingga pertanggungjawabannya.
Persoalan pembayaran gaji Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) paruh waktu juga menjadi perhatian. PB HIPERMATA meminta pemerintah daerah memberikan kepastian pembayaran hak pegawai yang telah menjalankan tugas pelayanan kepada masyarakat.
Tak hanya itu, mahasiswa turut mempertanyakan pengadaan perangkat layanan pintar di desa yang dinilai belum dimanfaatkan secara optimal. Mereka juga mengkritisi arah kebijakan dan program unggulan Bupati Takalar yang dianggap belum memperlihatkan realisasi secara jelas dan terukur.
Soroti Sejumlah Proyek dan Dugaan Konflik Kepentingan
Dalam tuntutan lainnya, PB HIPERMATA mendesak APH mendalami pekerjaan Mes Pemerintah Daerah di Jakarta, termasuk proses penunjukan kontraktor dan dugaan kemudahan yang diberikan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) pada Dinas Pekerjaan Umum.
Mahasiswa juga meminta pemeriksaan terhadap pengadaan buku dan foto pada Dinas Pendidikan. Mereka menyoroti dugaan pemberian fee dari pihak penerbit yang disebut-sebut berkaitan dengan Bupati Takalar dan salah seorang anggota keluarganya.
Selain itu, proyek pekerjaan Pasar Dande-Dandere, Sanrobone, dan Massamaturu turut menjadi sorotan. PB HIPERMATA meminta aparat penegak hukum memeriksa proses perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, serta pengawasan proyek tersebut, termasuk dugaan keterlibatan Sekretaris Daerah Kabupaten Takalar.
Mahasiswa juga mengangkat dugaan keterlibatan seseorang berinisial ATD yang disebut sebagai orang dekat Bupati Takalar. Sosok tersebut diduga meminta proyek kepada sejumlah organisasi perangkat daerah (OPD) serta meminta sejumlah uang dengan mengatasnamakan Bupati Takalar.
PB HIPERMATA meminta dugaan tersebut diklarifikasi dan ditelusuri secara objektif agar tidak terjadi penyalahgunaan nama maupun kewenangan kepala daerah.
Isu lainnya menyangkut pengadaan baju batik di lingkungan Pemerintah Kabupaten Takalar. Mahasiswa mempertanyakan dugaan intervensi dalam proses pengadaan yang disebut-sebut melibatkan istri Bupati melalui penyedia kain tekstil. Mereka mendesak transparansi mekanisme pemilihan penyedia dan pemeriksaan potensi konflik kepentingan.
Desak Tes Urine OPD hingga KPK Turun Tangan
PB HIPERMATA juga meminta Badan Narkotika Nasional (BNN) Provinsi Sulawesi Selatan melakukan tes urine terhadap seluruh jajaran OPD Kabupaten Takalar sebagai langkah pencegahan penyalahgunaan narkotika di lingkungan birokrasi.
Pada sektor penegakan hukum, mahasiswa melontarkan kritik terhadap kinerja Polres Takalar dan Kejaksaan Negeri Takalar. Mereka menilai aparat penegak hukum perlu menunjukkan ketegasan dan independensi dalam menangani berbagai persoalan hukum yang menjadi perhatian publik.
Tidak berhenti di situ, PB HIPERMATA turut mendesak Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menuntaskan dugaan kasus korupsi digitalisasi SPBU Pertamina serta memastikan proses penanganannya berjalan transparan dan memberikan kepastian hukum.
Muhammad Nasrum: Kekuasaan Harus Siap Dikritik
Ketua PB HIPERMATA, Muhammad Nasrum, menegaskan bahwa aksi demonstrasi tersebut merupakan bagian dari tanggung jawab moral mahasiswa dalam menjalankan fungsi kontrol sosial terhadap penyelenggaraan pemerintahan.
Menurutnya, kritik mahasiswa bukan bentuk permusuhan politik, melainkan upaya memastikan kekuasaan berjalan sesuai mandat rakyat.
“Dua tahun pemerintahan seharusnya menjadi momentum pembuktian atas janji-janji politik dan program pembangunan, bukan justru menjadi ruang bagi tumbuhnya pertanyaan publik yang tidak mendapatkan jawaban,” tegas Muhammad Nasrum.
Ia juga menekankan bahwa setiap kebijakan yang menggunakan anggaran daerah wajib dipertanggungjawabkan secara terbuka kepada masyarakat.
PB HIPERMATA mendesak Bupati Takalar memberikan klarifikasi terhadap seluruh persoalan yang disuarakan. Mereka juga meminta aparat penegak hukum menindaklanjuti setiap dugaan pelanggaran secara profesional, independen, dan tanpa pandang bulu.
Bagi PB HIPERMATA, dua tahun kepemimpinan bukan alasan bagi pemerintah untuk menutup diri dari kritik. Sebaliknya, momentum tersebut harus menjadi kesempatan untuk membuktikan komitmen terhadap transparansi, akuntabilitas, dan keberpihakan kepada masyarakat.
“Kekuasaan adalah amanah, anggaran adalah uang rakyat, dan mahasiswa merupakan bagian dari kekuatan masyarakat yang berkewajiban mengawasi jalannya pemerintahan,” tutup Muhammad Nasrum.
