Tokoh Hukum Gowa–Takalar Tegaskan Dukungan, Polri Dinilai Tepat Berada Langsung di Bawah Presiden

IMG 20260128 WA0122

TAKALAR, UPDATE SULSEL. ID— Dukungan terhadap posisi Kepolisian Republik Indonesia (Polri) agar tetap berada langsung di bawah Presiden kembali disuarakan kalangan praktisi hukum.

Kali ini datang dari A. Muhammad Arsyad, SH, Wakil Ketua DPC PERADI Sungguminasa, Gowa, yang juga menjabat sebagai Direktur LKBH Minasa Keadilan Kabupaten Takalar.

Menurut Arsyad, kedudukan Polri di bawah kendali langsung Presiden merupakan bentuk penguatan sistem keamanan nasional sekaligus menjaga netralitas institusi kepolisian dalam menjalankan tugas penegakan hukum.

“Polri memiliki peran strategis dalam menjaga stabilitas negara, penegakan hukum, serta perlindungan masyarakat. Karena itu, koordinasi langsung dengan Presiden sangat penting demi efektivitas dan akuntabilitas institusi,” ujarnya.

Ia menilai, posisi tersebut bukan hanya soal struktur kelembagaan, tetapi juga menyangkut arah kebijakan keamanan nasional yang harus selaras dengan kepentingan negara dan rakyat.

Sebagai praktisi hukum, Arsyad menegaskan bahwa Polri membutuhkan dukungan dari seluruh elemen masyarakat agar dapat bekerja secara profesional, transparan, dan berintegritas.

“Kita ingin Polri semakin kuat dalam penegakan hukum, tetapi juga semakin humanis. Dukungan publik penting agar kepercayaan masyarakat terhadap institusi kepolisian terus meningkat,” tambahnya.

Direktur LKBH Minasa Keadilan itu juga mengajak masyarakat untuk bersama-sama menjaga situasi kamtibmas yang kondusif serta tidak mudah terpengaruh oleh isu-isu yang dapat memecah belah persatuan.

Pernyataan ini menjadi bagian dari respons kalangan advokat di Sulawesi Selatan terhadap dinamika pembahasan mengenai posisi kelembagaan Polri dalam sistem ketatanegaraan Indonesia.(Saifuddin Gassing).