Temui Mensos RI, Bupati Jeneponto Perjuangkan Tambahan Kuota PBI dan Pembangunan Sekolah Rakyat

JAKARTA, UPDATE SULSEL. ID— Komitmen Pemerintah Kabupaten Jeneponto dalam memperkuat jaring pengaman sosial kembali ditunjukkan lewat langkah konkret di tingkat pusat. Bupati Jeneponto melakukan kunjungan kerja ke Kementerian Sosial Republik Indonesia dan bertemu langsung dengan Menteri Sosial RI guna membahas sejumlah isu krusial terkait kesejahteraan masyarakat.

Pertemuan berlangsung hangat namun sarat substansi. Fokus pembahasan tertuju pada persoalan kepesertaan Penerima Bantuan Iuran (PBI) BPJS Kesehatan di Jeneponto yang mengalami penonaktifan dalam jumlah cukup besar akibat proses data cleansing. Kondisi ini dinilai berdampak langsung pada upaya daerah dalam mempertahankan capaian Universal Health Coverage (UHC).

Dalam kesempatan tersebut, Bupati Jeneponto secara khusus mengajukan permohonan penambahan kuota PBI untuk masyarakat Jeneponto. Permintaan ini sejalan dengan rencana Kementerian Sosial yang tengah mengusulkan peningkatan kuota PBI secara nasional. Menurut Bupati, tambahan kuota tersebut sangat dibutuhkan agar warga kurang mampu tetap mendapatkan akses layanan kesehatan yang layak dan berkelanjutan.

Tak hanya sektor kesehatan, perhatian juga diarahkan pada bidang pendidikan sebagai strategi jangka panjang pengentasan kemiskinan. Bupati mengusulkan pembangunan Sekolah Rakyat di Kabupaten Jeneponto. Program ini diharapkan menjadi solusi terpadu untuk memperluas akses pendidikan sekaligus meningkatkan kualitas sumber daya manusia di wilayah yang dikenal dengan sebutan Butta Turatea itu.

Menteri Sosial RI menyambut positif usulan tersebut dan menyatakan dukungan terhadap rencana pembangunan Sekolah Rakyat di Jeneponto. Namun, ia menegaskan bahwa realisasi program akan dilakukan setelah seluruh persyaratan administratif terpenuhi, terutama terkait kelengkapan sertifikat lahan yang akan digunakan.

Menutup pertemuan, Menteri Sosial yang akrab disapa Gus Menteri mendorong Pemkab Jeneponto untuk terus memperkuat koordinasi dan sinergi dengan Kementerian Sosial. Kolaborasi yang solid dinilai menjadi kunci agar program perlindungan sosial dan penanganan kemiskinan benar-benar tepat sasaran serta memberikan dampak nyata bagi masyarakat.(Ikbal Nakku)