GOWA , UPDATESULSEL.ID – Dinamika politik di gedung DPRD Kabupaten Gowa kian memanas. Ketua DPRD Gowa, H. Muh. Ramli Siddik yang akrab disapa Daeng Rewa, menyatakan akan melayangkan somasi kepada Badan Musyawarah DPRD Kabupaten Gowa (Bamus) terkait proses rapat internal yang membahas pergantian pimpinan, Kamis (19/2/2026).
Ramli menilai tahapan yang berjalan saat ini belum memenuhi ketentuan yang semestinya. Ia menegaskan bahwa hingga kini belum ada kejelasan resmi dari Mahkamah Partai mengenai status dan mekanisme yang dijadikan dasar pembahasan pergantian dirinya sebagai ketua.
Menurutnya, permintaan penjelasan telah disampaikan, namun belum memperoleh jawaban tertulis. “Semestinya menunggu penjelasan resmi dari Mahkamah Partai terlebih dahulu. Setelah itu baru dibahas sesuai aturan dan prosedur yang berlaku,” ujarnya saat dikonfirmasi.
Ramli mempertanyakan keputusan rapat yang dinilai tergesa-gesa, terutama terkait persoalan quorum. Ia menyoroti adanya perbedaan keterangan antara kondisi awal yang disebut tidak memenuhi quorum, namun kemudian dinyatakan sah tanpa penjelasan rinci.
“Awalnya disebut tidak quorum, lalu berubah menjadi quorum. Perubahan itu harus dijelaskan secara terbuka agar tidak menimbulkan spekulasi di tengah masyarakat,” tegasnya.
Ia berpendapat, pembahasan hingga rencana paripurna seharusnya tidak dilakukan sebelum ada keputusan final dari Mahkamah Partai. Apalagi, menurutnya, jika ada pihak yang tidak menerima putusan tersebut, masih terbuka ruang untuk menempuh langkah hukum lanjutan.
Sebagai respons atas polemik ini, Ramli mengaku tengah berkonsultasi dengan tim kuasa hukum untuk mengkaji mekanisme pergantian antar waktu secara menyeluruh. Ia juga berencana meminta penjelasan kepada unsur kehormatan DPRD guna memastikan proses berjalan sesuai tata tertib dan peraturan perundang-undangan.
Somasi terhadap Bamus, lanjutnya, akan segera dikirim sebagai bentuk keberatan resmi. “Kami meminta klarifikasi, apakah mekanisme yang ditempuh sudah sesuai regulasi atau justru menyimpang. Ini penting untuk menjaga marwah lembaga,” katanya.
Polemik pergantian pimpinan di DPRD Gowa kini menjadi perhatian publik. Kejelasan proses sangat dinantikan, terutama menyangkut keputusan Mahkamah Partai serta respons resmi dari Bamus atas rencana somasi tersebut.
Situasi ini dinilai menjadi ujian bagi tata kelola internal lembaga legislatif di Gowa agar tetap menjunjung prinsip transparansi, akuntabilitas, dan kepastian hukum.(Ms)
