DPP Sulsel Suara Keadilan dan Kebenaran: Pro-Kontra Pemimpin Itu Wajar, Bahkan Ketua RT Saja Tak Luput dari Kritik

MAKASSAR, UPDATE SULSEL. ID- Dewan Pimpinan Provinsi (DPP) Sulawesi Selatan Lembaga Sosial dan Advokasi Suara Keadilan dan Kebenaran menilai dinamika pro dan kontra terhadap seorang pemimpin merupakan bagian alami dari sistem demokrasi, bukan sesuatu yang harus dibesar-besarkan atau dijadikan komoditas politik.

Melalui penggagas utamanya, Awaluddin Anwar, lembaga ini menegaskan pihaknya tidak memiliki kepentingan politik tertentu, namun tetap memberi apresiasi terhadap kepemimpinan Wali Kota Makassar, Munafri. Mereka mendorong agar kepala daerah diberikan ruang untuk bekerja dan membenahi kota melalui program-program yang berpihak pada masyarakat.

Menurut DPP Sulsel, kritik terhadap pemimpin adalah konsekuensi logis dalam masyarakat yang majemuk, dinamis, serta memiliki kepentingan yang beragam. Bahkan pada level paling bawah dalam struktur sosial, seperti Ketua RT, perbedaan pendapat dan penolakan tetap tidak bisa dihindari.

“Kalau Ketua RT saja tidak mungkin memuaskan semua warga, tentu tidak realistis bila seorang Wali Kota dituntut sepenuhnya bebas dari kritik,” ujar perwakilan DPP Sulsel dalam pernyataan resminya.

Mereka menilai narasi yang menggiring opini bahwa adanya pro dan kontra identik dengan kegagalan total kepemimpinan merupakan penyederhanaan yang menyesatkan publik. Dalam demokrasi, kritik berfungsi sebagai kontrol sosial, sementara dukungan adalah bentuk kepercayaan. Keduanya dinilai harus berjalan beriringan, bukan dipertentangkan secara destruktif.

DPP Sulsel juga menyoroti pentingnya membedakan antara kritik yang sehat dan upaya delegitimasi. Kritik, kata mereka, harus berbasis data, argumen, serta ditujukan untuk perbaikan. Sebaliknya, serangan personal, pembunuhan karakter, dan propaganda kebencian justru merusak kualitas demokrasi.

“Yang perlu diuji dari seorang pemimpin bukan ada atau tidaknya kritik, tetapi bagaimana responsnya. Apakah ia menghadirkan kebijakan yang lebih adil, transparan, dan berpihak pada masyarakat,” lanjutnya.

Dalam konteks tersebut, lembaga ini mengajak seluruh elemen mulai dari tokoh politik, aktivis, hingga media agar menempatkan diskursus kepemimpinan pada koridor objektivitas serta kepentingan publik, bukan kepentingan kelompok atau agenda jangka pendek.

DPP Sulsel Suara Keadilan dan Kebenaran menegaskan komitmennya untuk tetap berada di posisi kritis namun adil: mendukung kebijakan yang berpihak pada keadilan sosial, sekaligus mengkritisi praktik kekuasaan yang dinilai menyimpang dari prinsip transparansi dan akuntabilitas.

“Demokrasi tidak membutuhkan pemimpin yang tanpa kritik, tetapi pemimpin yang dewasa menerima kritik dan berani memperbaiki diri,” tutup pernyataan tersebut.(Awaludin Anwar).