Dana Desa Menyusut, DPP Suara Keadilan dan Kebenaran: Negara Jangan Lepas Tangan

MAKASSAR, UPDATE SULSEL. ID— Menyusutnya alokasi Dana Desa menuai sorotan keras dari Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Suara Keadilan dan Kebenaran. Organisasi ini menilai pengurangan anggaran tersebut berdampak langsung pada tersendatnya pembangunan desa, melemahnya layanan publik, hingga meningkatnya tekanan terhadap kepala desa di berbagai daerah.

Menurut DPP, persoalan ini bukan sekadar soal teknis keuangan, tetapi menyangkut arah kebijakan negara terhadap desa. Di saat desa terus didorong menjadi garda terdepan pembangunan nasional, dukungan fiskal justru dinilai semakin mengecil.

Awaluddin Anwar, tokoh penggagas lahirnya Suara Keadilan dan Kebenaran di Sulawesi Selatan, menyebut situasi ini sebagai ironi kebijakan. Ia menilai desa kini berada dalam posisi serba sulit: tuntutan masyarakat meningkat, namun kapasitas anggaran justru terbatas.

“Ketika Dana Desa menyusut, beban pembangunan seolah dipindahkan ke desa tanpa dukungan memadai. Ini bentuk ketidakadilan struktural,” tegasnya.

Kepala Desa di Bawah Tekanan
DPP menilai kondisi tersebut membuat kepala desa bekerja dalam tekanan tinggi. Selain dituntut menuntaskan berbagai program prioritas, mereka juga menghadapi risiko konflik sosial hingga potensi kriminalisasi kebijakan.

Padahal, kata mereka, kepala desa bukan pihak yang menentukan arah besar kebijakan anggaran nasional. Ketika dana dipangkas sementara target pembangunan seperti pengentasan kemiskinan, penanganan stunting, ketahanan pangan, dan administrasi birokrasi terus bertambah, ketimpangan tanggung jawab pun tak terhindarkan.

Situasi ini dinilai berpotensi menimbulkan dua dampak serius: Turunnya kualitas layanan publik desa, dan

Meningkatnya risiko penyimpangan anggaran akibat tekanan kebutuhan yang tidak seimbang dengan sistem pengawasan.

Desa Jangan Dijadikan Kambing Hitam
DPP Suara Keadilan dan Kebenaran menolak keras narasi yang menyalahkan desa atas lambatnya pembangunan tanpa meninjau ulang kebijakan anggaran di tingkat pusat.

Bagi mereka, desa bukan beban negara, melainkan fondasi utama pembangunan nasional. Karena itu, DPP menyampaikan sejumlah tuntutan:

Pemerintah pusat dan DPR diminta mengevaluasi kebijakan pengurangan Dana Desa.

Arah kebijakan Dana Desa harus jelas dan tidak berubah-ubah mengikuti kepentingan politik jangka pendek.

Kepala desa perlu mendapat perlindungan hukum agar tidak mudah dikriminalisasi saat bekerja dalam keterbatasan anggaran.

Pengawasan masyarakat desa perlu diperkuat demi menjaga transparansi dan akuntabilitas.

Desa Kuat Butuh Kebijakan Adil
DPP menegaskan, desa yang kuat hanya bisa terwujud jika kepemimpinan desa yang berintegritas didukung kebijakan negara yang adil dan konsisten.

“Menuntut kepala desa bekerja bersih dan maksimal tanpa dukungan anggaran memadai adalah kemunafikan kebijakan. Dana Desa bukan belas kasihan, tapi hak rakyat desa,” ujar Awaluddin.

DPP pun mengajak masyarakat sipil, organisasi desa, tokoh masyarakat, dan insan pers untuk ikut mengawal isu Dana Desa secara kritis, demi memastikan keberpihakan nyata kepada masyarakat desa.(Awaludin).