TAKALAR, UPDATESULSEL.ID– Program digitalisasi yang digencarkan Pemerintah Kabupaten Takalar di bawah kepemimpinan Bupati Mohammad Firdaus Daeng Manye dan Wakil Bupati Hengky Yasin mendapat sorotan tajam dari aktivis Takalar, Abdul Salam.
Menurut Abdul Salam, berbagai inovasi berbasis digital yang selama ini dipromosikan pemerintah daerah seharusnya tidak hanya berhenti pada seremoni peluncuran aplikasi dan publikasi di media sosial. Ia menilai masyarakat berhak mengetahui sejauh mana efektivitas program tersebut serta bagaimana penggunaan anggaran yang telah dialokasikan.
“Publik setiap hari disuguhi informasi tentang digitalisasi. Namun hingga kini belum ada penjelasan yang terbuka mengenai besaran anggaran yang digunakan, siapa pelaksananya, mekanisme pengadaannya, hingga manfaat nyata yang dirasakan masyarakat,” ujar Abdul Salam. Senin (22/06/2026).
Ia menyoroti sejumlah program yang telah diperkenalkan Pemkab Takalar, seperti Takalar One Click, digitalisasi pemerintahan desa, digitalisasi sektor pendidikan, pengembangan website desa, digitalisasi transaksi daerah, hingga sistem pembayaran digital PDAM.
Menurutnya, seluruh program tersebut perlu dievaluasi secara transparan agar masyarakat dapat mengetahui tingkat keberhasilan maupun dampak yang dihasilkan.
Abdul Salam mengingatkan agar digitalisasi tidak hanya menjadi simbol modernisasi yang terlihat baik di atas kertas atau media sosial, tetapi minim implementasi di lapangan.
“Banyak aplikasi bukan berarti pelayanan sudah maju. Jika masyarakat masih harus mengurus administrasi secara manual dan menghadapi proses birokrasi yang lambat, maka tujuan digitalisasi patut dipertanyakan,” tegasnya.
Ia juga mempertanyakan apakah pemerintah pernah mempublikasikan data jumlah pengguna aktif aplikasi yang telah diluncurkan, tingkat kepuasan masyarakat, serta efektivitas penggunaan anggaran yang telah dikeluarkan.
Menurut Abdul Salam, ukuran keberhasilan transformasi digital bukan terletak pada banyaknya aplikasi yang dibuat, melainkan pada peningkatan kualitas pelayanan publik yang benar-benar dirasakan masyarakat.
“Publik perlu mengetahui berapa banyak warga yang menggunakan layanan digital setiap hari, berapa persen layanan yang sudah terintegrasi secara elektronik, serta berapa biaya pemeliharaan sistem yang harus ditanggung setiap tahun,” katanya.
Selain itu, ia menilai sejumlah persoalan mendasar masih menjadi tantangan di lapangan, seperti lambatnya pelayanan administrasi, ketergantungan pada proses manual, hingga keterbatasan akses internet di beberapa wilayah.
Kondisi tersebut, lanjutnya, perlu menjadi bahan evaluasi agar program digitalisasi tidak sekadar menjadi proyek teknologi tanpa dampak signifikan terhadap pelayanan masyarakat.
Abdul Salam juga mendesak agar penggunaan anggaran digitalisasi sejak awal pemerintahan Daeng Manye-Hengky Yasin diaudit secara menyeluruh oleh lembaga pengawas yang berwenang.
“Setiap rupiah yang digunakan harus dapat dipertanggungjawabkan kepada rakyat. Jangan sampai program digitalisasi hanya menjadi kedok modernisasi yang menghabiskan anggaran daerah tanpa hasil yang jelas,” ujarnya.
Ia turut meminta DPRD Takalar untuk menjalankan fungsi pengawasannya dengan memanggil seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang terlibat dalam program digitalisasi guna memaparkan capaian, penggunaan anggaran, serta berbagai kendala yang dihadapi selama pelaksanaan program.
Menurutnya, apabila pemerintah yakin bahwa program digitalisasi berjalan sukses, maka tidak ada alasan untuk menutup data maupun hasil evaluasi kepada masyarakat.
“Digitalisasi bukan sekadar membangun aplikasi, website, atau dashboard. Esensinya adalah mempercepat pelayanan, meningkatkan transparansi, dan mempermudah akses masyarakat. Jika manfaat tersebut belum dirasakan publik, maka wajar jika masyarakat mempertanyakan efektivitas program yang telah dijalankan,” tutup Abdul Salam.(*)
